Narsono Son
BANYUMAS - Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC KSPSI) Kabupaten Banyumas menggelar Doa Bersama Tahun 2026 dan Refleksi Perjuangan Tahun 2025, Minggu (28/12/2025), di SMK TI Bintra, Sumampir, Purwokerto, Banyumas.
Kegiatan yang disiarkan langsung BMSTV ini dihadiri pengurus dan anggota KSPSI se-Kabupaten Banyumas, unsur SPPI, Kepala Dinnakerkop UKM, Kapolresta Banyumas, Ketua Forum HRD, mitra KSPSI, serta tamu undangan lintas sektor.
Dalam kesempatan tersebut juga dibacakan intisari Orasi Refleksi Perjuangan SPSI Kabupaten Banyumas Tahun 2025 bertajuk “Menjaga Komitmen di Garis Sinergi dan Kesejahteraan”.
Refleksi itu menegaskan posisi SPSI Banyumas sebagai jembatan aspirasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah di tengah dinamika ekonomi dan perubahan regulasi nasional.
Dalam orasi refleksi itu disampaikan tiga tonggak utama perjuangan sepanjang 2025, yakni peringatan HUT ke-52 SPSI sebagai momentum syukur dan evaluasi organisasi, peringatan May Day 2025 yang berlangsung kondusif dan dialogis, serta pengawalan penetapan UMK 2026 dengan mendorong upah yang realistis dan berpihak pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Meski UMK 2026 ditetapkan meningkat, SPSI Banyumas menegaskan sikap kritis-konstruktif agar ke depan kebijakan pengupahan semakin adil melalui koefisien yang lebih berpihak kepada pekerja.
Ketua DPC KSPSI Banyumas, Drs. H. Haris Subiyakto, SH, MH., menegaskan bahwa perjuangan serikat pekerja harus dilandasi semangat kebersamaan.
“Apa yang kita lakukan hari ini bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan bersama, ” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi soliditas pengurus yang turun langsung ke perusahaan-perusahaan serta terjaganya komunikasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan.
Kepala Dinnakerkop UKM Banyumas, Drs. Wahyu Dewanto, M.Si., menyampaikan bahwa sepanjang 2025 hubungan industrial di Banyumas berjalan kondusif dan kolaboratif.
“Hubungan tripartit antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha berjalan sangat baik dan harmonis, ” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kesejahteraan pekerja tidak terlepas dari produktivitas perusahaan, serta mengumumkan perubahan nomenklatur dinas menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mulai 1 Januari 2026.
Sementara itu, Ketua Umum Forum HRD Banyumas, Budi Winarno, SE, berharap sinergi yang terbangun mampu mendorong kesejahteraan pekerja secara nyata.
“Saat ini baru sekitar 30 persen perusahaan yang tersentuh. Masih banyak ruang yang harus digarap bersama, ” tegasnya.
Doa bersama dan refleksi ini menjadi penutup tahun 2025 sekaligus ikhtiar moral menyongsong 2026.
Dengan semangat setia di garis perjuangan yang sama, KSPSI Banyumas meneguhkan komitmen menjaga harmoni industrial, mengawal kesejahteraan buruh, dan menggerakkan ekonomi Bumi Satria secara berkeadilan.
(Djarmanto-YF2DOI)
Updates. 
Agung widodo 
